nusakini.com - Internasional - Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, telah berjanji pada hari Minggu (17/10), akan mencabut perlindungan hukum prostitusi di negaranya.

Dalam pidatonya kepada para pendukung di hari terakhir kongres Partai Sosialis yang diadakan selama tiga hari di Valencia, Sanchez mengatakan praktik prostitusi "memperbudak" wanita.

Prostitusi didekriminalisasi di Spanyol pada tahun 1995, dan pada tahun 2016, PBB memperkirakan nilai industri seks komersil di negara tersebut mencapai Rp 59,07 triliun.

• Pelaku Penembakan di Spanyol Disuntik Mati sebelum Diadili
• Kebakaran Hutan Spanyol: 20 Orang Terluka karena Lompat dari Kereta
• Satu Orang Tewas dan Puluhan Terluka setelah Panggung Festival Spanyol Roboh
• Spanyol akan Bolehkan Perempuan di atas 16 Tahun untuk Lakukan Aborsi Tanpa Izin Orang Tua
• Bertemu Dubes Spanyol, Wapres Harapkan Peningkatan Kerjasama Investasi

Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan satu dari tiga laki-laki Spanyol pernah membeli layanan seks komersil.

Prostitusi saat ini tidak diregulasi di Spanyol, dan tidak ada hukuman bagi mereka yang menawarkan layanan seksual berbayar atas keinginan mereka sendiri selama itu tidak terjadi di ruang publik. Namun, mucikari atau bertindak sebagai proxy antara pekerja seks dan calon klien adalah ilegal.

Industri seks ini terus berkembang sejak didekriminalisasi, dan diperkirakan sekitar 300.000 wanita bekerja sebagai pekerja seks komersil di Spanyol.

Pada 2019, partai Sanchez menerbitkan janji dalam manifesto pemilihannya untuk melarang prostitusi, dalam apa yang dilihat sebagai langkah untuk menarik lebih banyak pemilih perempuan.

Manifesto itu menyebut prostitusi "salah satu aspek paling kejam dari feminisasi kemiskinan dan salah satu bentuk terburuk kekerasan terhadap perempuan".

Namun dua tahun setelah pemilihan, belum ada undang-undang yang diajukan mengenai isu ini.